Pariwisata Pemerintah

Tiket Masuk TNGHS ll Dikeluhkan Banyak Pengunjung

BOGOR, LIP12 – Menindak lanjuti pada keluhan pengunjung TNGHS II terkait pada tiket masuk yang tidak di berikan.

Serta adanya sidak dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, M. Rizky pada tahun lalu, yang langsung turun ke lokasi Kawasan TNGHS II terkait adanya anggaran APBD yang tidak tepat pada sasaran.

Rizky salah satu Wakil Rakyat mengatakan” adanya laporan, mengenai anggaran APBD Yang tidak masuk dilogika. dengan adanya pembangunan jalan di lokasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak II (TNGHS).

Setelah di lokasi, saya tidak habis pikir masih banyak ruas jalan dikabupaten bogor yang menjadi prioritas, untuk di bangun ruas jalan. dibandingkan jalan didalam kawasan TNGHS tersebut, yang notabene masyarakat sebagai tuan APBD kan tuannya masyarakat.

Sementara di tempat lain lebih parah dari ini dan mungkin setiap minggunya ada korban karena ada lubang jalan yang belum ditambal. kenapa ini yang di komersil dalam kawasan serta di dulukan. ini yang diperjuangkan dari tahun 2018 dimana letak keadilannya. “anehnya lagi masa mau masuk dengan melewat jalan tersebut saja masyarakat atau warga harus bayar.” ini kan tidak logis engga masuk diakal.

”Saya pernah turun langsung untuk mengecek pembangunan yang kedua dengan Anggaran pun sudah ada, pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih 1,8 M. dan saya cegah karena saya tidak mau kesalahan yang kedua kalinya, ungkap M. Rizky. Saat ditemui awak media, Rabu (8/5/2019).

Di sisi lain Kepala Desa Gunung Bunder II Juanda mengatakan, ”bahwa pengelolaan izin wisata terutama Taman Nasional kudu ngerti, karena dalam undang-undang setiap kegiatan yang menguntungkan harus ada konpensasi.

Lebih Lanjutnya” Jadi selama ini pengelolaan Wisata yang dikelola oleh koprasi tidak pernah ada MOU dan merugikan. Saya selaku kepala desa, menduga bahwa koprasi tersebut tidak legal. Klo legal tunjukan dong bahwa kami ini legal Pemerintahan Desa dan masyarakat ada hak disana, Ujar Kades Gunung Bunder II.

Juanda juga menjelaska bahwa banyak masyarakat disini yang teriak ke saya “kok kita cuma jadi penonton”. Terus terang kami sangat dirugikan, baik secara sosial politik dan ekonomi, banyak orang lewat ke jalur wisata keamanan dan ketertiban kami seperti apa.

Pertanian sawah kami kering, keamanan anak-anak kami, tidak sedikit yang menjadi korban kecelakaan, belom hilang motor lah segala rupa ini itu udah banyak disini tapi itulah perubahan tata nilai masyarakat. “Ujar kepala desa juanda saat ditemui (06/05/19).

Yang saya ingin sampaikan kepada pengelola taman nasional lakukan kegiatan ini dengan baik mari kita tunjukan legalitas maka kami akan gembira, buktikan ada izinnya oleh siapa izinnya itu, seandainya pengelolaan ini baik kami pun punya hak. Ada hak yang namanya konpensasi sejak taun 2011 tidak ada bahasa konpensasi klo dulu perhutani yang kelola ada konpensasi, ucap keluahan kepaladesa kepada awak media.

Ketika salah seorang warga kami memintai keterangan, Nandang warga desa gunung bunder II Rt.02 Rw.02 mengatakan, Bahwa kelompok koprasi tersebut tidak transparan kepada masyarakat tidak ada keterbukaan.

Spengetahuan saya pengelolaan disana sangat bertentangan dengan aturan. disitukan ada Taman Nasional harusnya pokus terhadap konservasi, klo pun ada kebijakan dari taman nasional kita mesti duduk bersama dulu dengan masyarakat, karena selain ada tiket Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Adanya tiket koprasi produk mereka, yang dibuat dan seharusnya mereka juga apakah melalui pemerintahan Desa atau bagai mana memberikan kontribusinya terhadap masyarakat. pasti ada aturannya berapa persen yang harus disepakati dengan masyarakat ini kan tidak sama sekali, Ungkap warga sekaligus tokoh pemuda.

Klo saya sebagi warga beranggapan lebih identik kepada peremanisme kenapa saya bilang seperti itu, contoh koprasi tersebut dibekingi oleh ormas tertentu sehingga ada sifat-sifat arogan klo saya lihat.

Seharusnya dipegang oleh intansi pemerintah taman nasional yang memang perpanjangan tangan dari mentri lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi pada paktanya saya lihat kaya ada sebuah kubu otoritas kekuatan disana yang sangat menguasai.

Melihat kejadian ini, serta kejanggalan tersebut di harapkan pihak Taman Nasional ataupun dinas terkait harus mengecek kembali serta mendengar keluhan para masyarakat sekitar maupun kepala desa sehingga tidak ada lagi yang di rugikan. (Red/PWRI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *